SKRIPSI MAHASISWA S1 KESEHATAN MASYARAKAT

 

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat perlu adanya penjaminan hukum bagi anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek, yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.[1]

 

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan Petugas Permasyarakatan Anak.Lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi peneguhan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-undang inilah yang memperkenalkan konsep diversi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice).Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.[2]

 

Kumpulan Background Warna Merah

Kumpulan Background Warna Merah

Dinamika pelaksanaan undang-undang dasar 1945

 

MAKALAH KELOMPOK

PANCASILA

Dinamika pelaksanaan undang-undang dasar 1945

(Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi pancasila)

 

 

Disusun oleh :

NO	NAMA	NPM	TARAF
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.

 

Prodi : Ekonomi islam

Kelas : B

Semester    : I (satu)

 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JURAI SIWO METRO

PRODI EKONOMI SYARIAH

TAHUN 2011

 

 

KATA PENGANTAR

 

Puju syukur kehadirat Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas matakuliah Pancasila, yang diampu oleh Ibu Susi yulianti,MH

Dalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi, namun dengan semangat dan dibantu oleh rekan-rekan akhirnya penyusunan makalah ini dapat terselesaikan juga. Tak lupa juga pada kesempatan yang baik ini penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan ikut berpartisipasi dalam pembuatan makalah ini baik berupa moral, material, maupun spiritual.

Demi kesempurnaan makalah ini penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, supaya makalah ini jadi yang lebih baik lagi.Semoga makalah ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya.

    Metro,  September 2011